Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com— Sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) atau 2.053 jiwa di Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat, akhirnya tidak lagi terisolasi pada Kamis siang (14/5/2026).
Akses jalan kabupaten ruas Ladang Laweh–Batas Batusangkar yang sempat tertimbun tanah longsor berhasil dibersihkan oleh warga secara gotong royong, dibantu mobil penggelontor air milik Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Jalan sudah bisa dilalui setelah ratusan masyarakat kami secara manual membersihkan material longsor. Alat berat pemerintah daerah yang ditunggu baru datang sore hari, selepas warga kami bergotong royong,” kata Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh, Mawardi Dt. Sinaro Paneh, bersama Ketua Bamus Ustad Yulius, Kepala Jorong Atas Riswan, dan Kepala Jorong Bawah Rijola Andiko.
Mawardi menyebutkan bahwa ruas jalan yang telah dibersihkan warga bersama personel Damkar dan BPBD tersebut sebenarnya masih membutuhkan penanganan intensif dengan alat berat. Sebab, lereng tebing yang longsor masih dipenuhi material tanah berlumpur dan pohon tumbang. Selain itu, bahu jalan yang terban ke dalam jurang juga perlu segera diturap atau didam.
“Kemudian, sekitar seratus meter dari lokasi longsor, badan jalan kabupaten juga berlubang mirip sinkhole Situjuah. Lubang ini belum ditimbun sama sekali. Untuk sementara, warga yang ingin keluar-masuk nagari terpaksa kembali melewati jalan lama. Jalan itu sebelumnya sudah tidak dilewati karena bekas longsor juga,” jelas Mawardi dan Riswan.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Limapuluh Kota yang membidangi kebencanaan dan infrastruktur umum, M. Fajar Rillah Vesky, menilai BPBD Limapuluh Kota sangat lambat dan kehilangan momentum dalam menetapkan status tanggap darurat bencana.
Padahal, kondisi di lapangan sudah sangat memenuhi syarat. Akibat keterlambatan ini, warga sempat terisolasi, tiga sekolah diliburkan, dan aktivitas ekonomi lumpuh karena pedagang tidak bisa berjualan di pasar nagari yang buka setiap Rabu.
“Contoh kelambanan dalam penetapan status tanggap darurat ini, petugas yang datang ke lokasi tidak dibekali logistik yang memadai. Bahkan untuk operasional alat berat pun, mereka sempat pusing memikirkan BBM-nya.
Makanya dari awal kami menyarankan, jika dana operasional terbatas, segera tetapkan status tanggap darurat untuk melegalisasi penggunaan pos dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar yang ada dalam APBD 2026,” sentil Fajar Vesky.
Fajar berharap kinerja dan performa BPBD Limapuluh Kota yang pernah menyabet predikat terbaik di tingkat nasional tidak terus menurun. Menurutnya, manajemen BPBD harus komunikatif, memiliki jiwa lapangan, memahami aturan, dan berani mengambil kebijakan taktis agar masyarakat tidak menderita saat bencana melanda.
“Kita punya dana BTT Rp2,5 miliar dalam APBD 2026. Gunakan itu untuk bencana, jangan ditahan-tahan,” tegas politisi muda tersebut.
Terlebih lagi, menurut Fajar, bencana dalam beberapa hari terakhir tidak hanya melanda Situjuah Ladang Laweh, melainkan juga menyebar ke beberapa titik lain di Limapuluh Kota. Di antaranya di Nagari Tungkar, Nagari Situjuah Batua, dan Nagari Situjuah Banda Dalam.
Longsor juga memutus akses jalan provinsi ruas Payakumbuh–Lintau di Lareh Sago Halaban serta di Sariaklaweh, Akabiluru.
“Khusus badan jalan kabupaten ruas Ladang Laweh–Batas Batusangkar yang berlubang mirip sinkhole, harus segera ditimbun. Akses jalan darurat saat ini belum aman karena pernah longsor di titik yang sama. Jika tidak bisa dengan BTT, perbaiki dengan program kegiatan OPD terkait. Apalagi, laporan dan SK Bencana dari pihak nagari sudah ada,” pungkas Fajar Rillah Vesky.
Selain di Situjuah Ladang Laweh, Fajar juga mendesak Pemkab Limapuluh Kota untuk segera menangani dampak bencana di Nagari Tungkar dan Nagari Situjuah Batua. Di Tungkar, terdapat rumah guru yang halaman rumahnya longsor dan membutuhkan bantuan penahan tebing. Selain itu, ada akses jalan dan irigasi yang tertimbun longsor, kerusakan lubuk ikan larangan, serta sawah warga yang hancur. Ditambah lagi, aliran Sungai Batang Sandir yang mendesak untuk dinormalisasi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera. (Red).
