Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com — Proses pemindahtanganan melalui penjualan langsung dua unit kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota tengah menjadi sorotan publik. Penjualan aset tanpa melalui lelang umum ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi serta klasifikasi jenis kendaraan dalam regulasi yang berlaku.
Dua unit kendaraan dinas yang dimaksud yakni satu unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×4 A/T yang sebelumnya digunakan oleh Ketua DPRD, serta satu unit Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT yang digunakan oleh Wakil DPRD. Kedua mobil kategori jenis jeep (SUV) tersebut diketahui telah berusia lebih dari empat tahun masa pakai.
Persoalan mencuat ketika muncul pertanyaan mengenai dasar hukum penjualan kedua kendaraan operasional tersebut secara langsung kepada pihak bersangkutan, alih-alih dilelang secara terbuka kepada publik.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Azmar selaku pengelola barang milik daerah Kabupaten Limapuluh Kota menegaskan bahwa proses yang berjalan telah memenuhi aturan.
“Semua sudah sesuai aturan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Senada dengan Sekda, Kepala Badan Keuangan (Kaban BK) Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra, M.Si. Limapuluh Kota menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan internal.
“Kami melakukan penjualan langsung berdasarkan review dari Inspektorat,” ungkapnya kepada awak media.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Siswanto, membenarkan pihaknya telah melakukan review atas penjualan tersebut. Ia menjelaskan, proses itu berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
“Dalam review tersebut, kami berpedoman pada PP Nomor 20 Tahun 2022,” ujar Siswanto.
Regulasi tersebut memang membuka ruang penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang kepada pimpinan atau mantan pimpinan DPRD, dengan syarat usia kendaraan minimal empat tahun.
Meski demikian, kebijakan ini tetap menuai polemik di tengah publik. Spesifikasi kendaraan jenis jeep seperti Toyota Fortuner 4×4 dan Honda CR-V kerap diperdebatkan kesesuaiannya dalam standar kendaraan perorangan dinas.
Selain itu, penjualan langsung ini juga disinyalir bertentangan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Sejumlah pihak menilai, apabila merujuk pada klasifikasi jenis kendaraan, pelepasan aset daerah tersebut seharusnya tetap menempuh mekanisme lelang terbuka guna menjamin transparansi dan menghindari potensi kerugian daerah.
Sorotan juga mengarah pada aspek konsistensi pengadaan. Publik mempertanyakan alasan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD yang baru justru menggunakan jenis sedan atau minibus, padahal topografi Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai lebih membutuhkan kendaraan jenis jeep.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dasar persetujuan kepala daerah dalam melepas aset tersebut, termasuk dugaan adanya tekanan politik di balik keputusan tersebut.
Menjawab keraguan publik terkait persetujuan tersebut, Bupati Lima Puluh Kota menyatakan bahwa langkah itu telah dikonsultasikan dengan Kemendagri.
“Kami bersama Wakil Pimpinan DPRD yang baru, Alia Efendi, sudah berkonsultasi dengan Kemendagri. Kemendagri memperbolehkannya,” ujar Bupati.
Walaupun demikian, penjelasan dari jajaran Pemkab belum sepenuhnya meredam polemik. Atas berbagai kejanggalan yang dinilai masih menyisakan tanda tanya, sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, untuk turun tangan menyelidiki proses penjualan aset daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut. (Agus Suprianto)
