Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com– Mantan birokrat senior eselon 2 yang pernah menjabat delapan kali di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kab 50 Kota yang berbeda, Desri Imam Mudo, mengkritik keras respons Wakil Bupati Limapuluh Kota terhadap tuntutan mahasiswa BEM Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh saat unjuk rasa di depan kantor bupati, Kamis (7/5/26).
Menurut Desri, pernyataan yang dikeluarkan Wabup Ahlul Badrito Resha dalam merespons massa aksi dinilai kurang matang dan berisiko bagi stabilitas pemerintahan. Ia menyoroti dua poin mendasar yang membuat pernyataan tersebut dinilai keliru secara administratif.
Pertama, terkait janji realisasi dalam enam bulan yang dinilai tidak realistis secara anggaran. Pernyataan seperti “Silakan gulingkan kami kalau dalam 6 bulan tidak tuntas” dianggap mengabaikan sistem tata kelola keuangan daerah.
Kedua, mengenai batasan kewenangan. Desri menjelaskan bahwa ruas jalan yang dikeluhkan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, bukan Pemerintah Kabupaten.
“Pemkab tidak memiliki wewenang maupun anggaran untuk memperbaiki aset provinsi secara mandiri. Langkah maksimal hanya sebatas koordinasi ke provinsi yang prosesnya memakan waktu. Sangat gegabah ketika pemimpin berjanji menuntaskan sesuatu yang di luar kuasa regulasinya,” tambahnya.
Desri memperingatkan bahwa karena pernyataan ini telah ditandatangani di atas meterai, hal tersebut bisa menjadi bumerang. Enam bulan ke depan, mahasiswa dipastikan akan menagih janji tersebut.
“Ketika jatuh tempo dan tuntutan belum terpenuhi karena kendala aturan, posisi kepala daerah akan tersudut oleh pernyataan mereka sendiri. Ini menunjukkan kurangnya kematangan dalam memahami birokrasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Payakumbuh, Arif Al-Hakim, menyambut baik kesediaan Wakil Bupati menandatangani kesepakatan tersebut. Namun, ia menegaskan akan mengawal janji itu hingga tuntas.
“Kami memegang teguh janji tertulis tersebut. Jika dalam batas waktu yang disepakati tidak ada tindak lanjut nyata, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar untuk menuntut janji, termasuk kesepakatan mengenai pengunduran diri kepala daerah,” pungkas Arif. (A$)
