Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com– Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota menarik perhatian awak media, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD tahun 2026, Jumat sore (3/10/2025). Awalnya, fraksi partai berlambang pohon beringin itu, lewat juru bicaranya, M. Fajar Rillah Vesky, melempar puja-puji untuk TNI dan bupati.
“Sebelum menyampaikan Pandangan Umum Terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2026. Izinkan Fraksi Golkar, mengucapkan selamat kepada keluarga besar Kodim 0306/50 Kota, Batalyon 131/Braja Sakti Payakumbuh, Kompi Senapan Tanjung Pati, dan Denzipur 2 Prasada Sakti/Padang Mengatas, yang akan merayakan ulang tahun TNI ke-80 pada Minggu, 5 Oktober 2025. Dirgahayu TNI. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju,” kata Fajar Rillah Vesky.
Fajar mewakili empat rekan sefraksinya, yakni Ketua DPRD Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Fery Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan Defrianto Ifkar, juya menyampaikan selamat kepada Bupati Limapuluh Kota H. Safni yang mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, karena punya daya tarung dalam soal komoditi unggulan gambir. “Kami berharap, apresiasi Menteri Pertanian itu, berbuah manis bagi petani dan pedagang gambir di daerah kita, sekaligus menjawab persoalan harga gambir yang sering fluktuatif,” ujar Fajar.
Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, para Kepala OPD dan seluruh jajaran Pemda yang sudah melaksanakan program dan kegiatan, bersumber dari pokir DPRD tahun anggaran 2025. Harapannya, program dan kegiatan yang belum terlaksana, agar dapat direalisasikan, sebelum tahun anggaran berakhir.
Kemudian, Fraksi Golkar berharap, program dan kegiatan prioritas daerah yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2025 karena ketidak tersediaan anggaran, agar dapat dituangkan kembali sebagai rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2026. Walaupun sisi pembiayannya masih samar-samar. Tapi, Fraksi Golkar siap membantu dan bersinergi dengan Bupati, Wakil Bupati, jajaran pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat.
“Hal ini tentu bukan basa-basi belaka. Tapi sudah dibuktikan Fraksi Partai Golkar, dengan ikut bersama-sama Bupati dan Pemerintah Daerah, menemui anggota Komisi V dan anggota Banggar DPR-RI dari Fraksi Golkar, Bapak Zigo Rolanda. Sehingga, hasilnya, Alhamdulillah, Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun ini mendapat program rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah wilayah dan perbaikan jalan nasional yang bersumber dari Inpres,” kata Fajar Vesky.
Di luar komitmen siap bersinergi dan siap membantu pemerintah daerah. Fraksi Partai Golkar sesuai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran yang melekat di DPRD, tentu tidak ingin pandangan umum ini hanya puja-puji semata. “Kami, perlu mengkritisi, Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 yang disampaikan pemerintah daerah,” kata Fajar.
Fraksi Partai Golkar melihat, Nota RAPBD Tahun 2026, terutama estimasi pendapatan daerah, masih sama dengan dokumen PPAS 2026 sebelum disepakati. Padahal, sebelum KUA-PPAS 2026 ditetapkan bersama, Banggar DPRD dan TAPD, telah menyepakati beberapa perubahan estimasi pendapatan dan belanja daerah.
Akan tetapi, kesepakatan saat KUA-PPAS ditetapkan tersebut, belum tercermin dalam Nota RAPBD 2026 yang disampaikan kepada DPRD. Artinya, kepatuhan dan komitmen pemerintah daerah atas kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam mekanisme pembahasan APBD, masih rendah dan perlu diperbaiki.
Walaupun Nota RAPBD Tahuh 2026 akan mengalami pergeseran drastis. Seiring, berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Tapi, segala yang sudah tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Banggar dan TAPD saat penetapan KUA-PPAS 2026, semestinya tercermin dulu dalam Nota RAPBD 2026. Meskipun nanti, harus kita ubah kembali karena berkurangnya TKDD tadi.
Kemudian, Fraksi Partai Golkar sepakat dengan Bupati, bahwa kita perlu menyesuaikan kembali estimasi penerimaan daerah dan belanja daerah dalam RAPBD 2026. Menurut Bupati, jumlah TKDD atau jumlah dana transfer kita tahun 2026 berkurang sekitar Rp.204 miliar. Sedangkan menurut data yang didapat Fraksi Partai Golkar, pagu TKDD kita tahun 2026 nanti, berkurang sekitar Rp124,64 Miliar, jika dibandingkan dengan pagu TKDD 2025 setelah efisiensi.
“Untuk itu pula, Fraksi Partai Golkar dalam kesempatan pertama ini, meminta penjelasan lebih rinci, terkait rancangan TKDD Tahun 2026. Berapa rancangan TKDD yang akan kita terima tahun depan? Kami berharap, jawabanya disampaikan secara rinci. Lengkap dengan perbandingan TKDD tahun 2025 setelah efisiensi,” kata Fajar Rillah Vesky.
Fraksi Partai Golkar berpendapat, kebijakan anggaran tahun 2026, jangan hanya fokus pada rutinitas belanja semata. Tapi, perlu kita pertajam pengalokasian anggaran berbasis layanan dasar dan capaian target indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sebagaimana amanat UU 23 Tahun dan 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018.
Untuk itu, sesuai dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD, Fraksi Partai Golkar dengan semangat “saiyo-sakato” membangun Limapuluh Kota, meminta dengan segala hormat kepada pemerintah daerah, mengevaluasi kembali, kebijakan umum anggaran tahun 2026. Terutama, kebijakan anggaran untuk lima bidang wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan capaian target indikator SPM.
Adapun lima bidang wajib yang kebijakan anggarannya tahun 2026 perlu dievaluasi dan dipertajam untuk pencapaian layananan dasar dan capaian target indikator SPM itu adalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian, pekerjaan umum, Trantibumlinmas, dan sosial.
Selain mengingatkan pemda, mengevaluasi kebijakan anggaran tahun 2026, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Trantibumlinmas, dan sosial. Fraksi Partai Golkar, menyampaikan harapan kepada pemerintah daerah, agar memperhatikan lima bidang lain yang menjadi program prioritas nasional 2026. Yakni, ketahanan pangan; pengolahan sampah; pembangunan desa, koperasi dan UKM; serta penguatan investasi. (BW)
