Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah Usulkan Pemerintah Pusat Batalkan Pemotongan Anggaran TKD 2026 untuk Sumbar

Sumatra Barat, Balaiwartawan.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Ia menegaskan, di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini, kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).

Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa pengembalian alokasi dana hasil efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi, kata Mahyeldi, cukup luas dan tersebar di banyak daerah.

Pemprov Sumbar mencatat bencana hidrometeorologi telah mengakibatkan kerusakan signifikan, yaitu:

– 1.018 rumah rusak berat,

– 1.787 rumah rusak sedang,

– 317 unit rumah hilang,

– 94 jembatan rusak, serta

– sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional terdampak.

“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kami adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa disalurkan dengan cepat dan merata,” jelasnya.

Untuk jangka panjang, Mahyeldi menyebut Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur terdampak.

“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Gubernur Mahyeldi.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintahan provinsi.

“Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000, yang mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000

2. Kabupaten Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000

3. Kabupaten Agam: Rp166.044.192.000

4. Kabupaten Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000

5. Kabupaten Padang Pariaman: Rp58.947.752.000

6. Kabupaten Pasaman: Rp54.421.042.000

7. Kabupaten Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000

8. Kabupaten Sijunjung: Rp57.476.193.000

9. Kabupaten Solok: Rp144.833.128.000

10. Kabupaten Tanah Datar: Rp127.405.106.000

11. Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000