Kunjungan Dinas Pertanian Limapuluh Kota ke India: Kehadiran Kabid Vivi Picu Tanda Tanya Besar, Isu Rumah Tangga Kadis Mencuat, Ada Agenda Tersembunyi di Balik Hilirisasi Gambir?
LIMAPULUH KOTA, Balaiwartawan.com– Kunjungan kerja Dinas Pertanian Witra Porsepwandi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota mencari solusi hilirisasi bagi petani gambir, kini menjadi sorotan publik. Kehadiran Kepala Bidang Penyuluhan, Vivi Febria Eka Putri, SP, dalam rombongan delegasi menimbulkan pertanyaan besar, memicu spekulasi adanya agenda tersembunyi di balik misi resmi tersebut.
“Kami mempertanyakan urgensi keikutsertaan Kabid Vivi dalam kunjungan ini. Secara kapasitas dan bidang tugas, yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan upaya hilirisasi gambir,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan, seharusnya Dinas Pertanian lebih memprioritaskan kehadiran pejabat atau tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang pengolahan, pemasaran, dan pengembangan produk gambir.
Menurut sumber internal di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, keikutsertaan Kabid Vivi diduga kuat didasari oleh kedekatan personal dengan Kepala Dinas Pertanian. “Ada indikasi kuat bahwa ini bukan murni urusan dinas, tapi lebih pada kepentingan pribadi yang ingin ‘dititipkan’ dalam kunjungan tersebut,” ujarnya.
Isu ini semakin diperkuat dengan adanya kabar mengenai masalah rumah tangga yang tengah dihadapi oleh Kepala Dinas Pertanian dalam beberapa bulan terakhir. “Dalam beberapa bulan ini, Kadis Pertanian memang sedang menghadapi masalah di rumah tangganya. Selain itu, banyak yang melihat Kadis dan Kabid Vivi sering pergi berduaan ke lapangan,” ungkap sumber tersebut.
Kunjungan ke India ini sendiri diharapkan dapat membuka peluang bagi petani gambir Limapuluh Kota untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka. Gambir merupakan komoditas unggulan daerah ini, namun selama ini petani masih kesulitan dalam memasarkan hasil panen mereka. Hilirisasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Namun, dengan munculnya dugaan adanya agenda tersembunyi dalam kunjungan ini, banyak pihak khawatir tujuan mulia tersebut akan tercoreng. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Dinas Pertanian terkait keikutsertaan Kabid Vivi. “Kami ingin tahu, apa kontribusi konkret yang bersangkutan dalam upaya hilirisasi gambir ini? Jangan sampai kunjungan ini hanya menjadi ajang ‘jalan-jalan’ dengan menghabiskan uang rakyat,” tegas tokoh masyarakat yang enggan di sebutkan namanya.
Di dalam peraturan Mentri keuangan(PMK) no.32 tahun 2025, PMK no.181/PMK/2019, sudah di jelaskan setelah kembali kunjungan dari luar negeri, pejabat yang bersangkutan wajib membuat laporan tertulis dari hasil perjalanan dinas dan menyampaikan paling lama 7 hari kerja kepada pimpinan daerah (Bupati) dan tembusannya kepada Mentri Dalam Negeri.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Pertanian maupun Kabid Vivi terkait tudingan tersebut. Publik menanti penjelasan yang komprehensif, implentasi dari kunjungan yang dapat dipertanggungjawabkan, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tidak semakin terkikis. (Agus Suprianto).
