Sarilamak, Balaiwartawan.com – Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Limapuluh Kota merilis data resmi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang berstatus legal di wilayahnya Kabupaten 50 Kota pada tahun 2026.
Berdasarkan data tersebut, tercatat hanya ada empat kantor cabang travel yang terdaftar secara resmi. Sementara itu, biro perjalanan lain yang beroperasi tanpa izin cabang di daerah ini dinyatakan ilegal.
Adapun keempat biro perjalanan haji dan umrah yang telah mengantongi legalitas resmi di Kabupaten Limapuluh Kota meliputi:
1. PT Al Ahram Sarana Wisata (Pimpinan: Andi Marlis Binaun), beralamat di Jalan Tan Malaka KM 9, Jorong Kuranji, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak.
2. Amanah Digita (Pimpinan: Yogi Pranata), beralamat di Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh.
3. Seroja Era Wisata (Pimpinan: Syahril), beralamat di Padang Rantang Koto Tuo, Kecamatan Harau.
4. Al Fajar Baladi Indonesia, beralamat di Kuranji, Kecamatan Guguak.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Limapuluh Kota, H. Efi Yoskar, S.Ag., M.M., menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap biro perjalanan yang memiliki izin pusat, namun membuka cabang di Limapuluh Kota tanpa mendaftarkannya secara resmi.
“Nanti kita akan buat satuan tugas (satgas) yang melibatkan pihak kepolisian untuk menertibkan travel-travel umrah yang tidak terdaftar tersebut,” ujar Efi Yoskar. Rabu, (11/11/26)
Ia mengakui bahwa langkah penertiban belum bisa dilakukan secara maksimal saat ini. Hal tersebut mengingat instansi Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Limapuluh Kota tergolong baru dan masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.
Di sisi lain, Efi Yoskar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Bupati Limapuluh Kota, H. Safni.
Bahkan, Bupati Safni disebut telah memberikan dukungan nyata dengan menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten 50 Kota.
Meski demikian, muncul sorotan tajam terhadap kebijakan kepala daerah di tengah upaya pemerintah menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati H. Safni dinilai justru memilih menggunakan jasa biro perjalanan yang tidak terdaftar resmi di Kabupaten Limapuluh Kota, yakni Riau Wisata Hati (RWH), untuk program pemberangkatan umrah gratis bagi mahasiswa dan tenaga pendidik.
Ketika awak media mengonfirmasi terkait sumber anggaran program tersebut, apakah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana pribadi, Bupati Safni memberikan jawaban singkat.
“Insyaallah masih menggunakan dana pribadi,” ujarnya.
Langkah pemilihan biro perjalanan luar daerah tersebut disayangkan berbagai pihak, karena dinilai merugikan potensi ekonomi lokal.
Padahal, jika pemberangkatan jemaah umrah dari Kabupaten Limapuluh Kota menggunakan jasa travel yang terdaftar resmi di kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Limapuluh Kota maka PAD bertambah, pajak perputaran ekonomi dan potensi keuntungan yang didapat daerah akan jauh lebih besar. (Agus Suprianto).
