Sarilamak, Balaiwartawan.com – Polemik penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah mencuat di Kabupaten Limapuluh Kota. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Limapuluh Kota mencatat, hingga tahun 2026 hanya terdapat empat kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang mengantongi izin legal dan terdaftar resmi di wilayah Kabupaten 50 Kota.
Situasi ini memicu perdebatan dan kritik tajam terhadap langkah Bupati Limapuluh Kota. Di tengah rencana Kementerian Haji dan Umrah melakukan penertiban travel ilegal serta upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepala daerah tersebut justru disorot karena meresmikan sekaligus menggunakan jasa biro perjalanan yang belum terdaftar secara resmi di daerah yang ia pimpin.
Langkah meresmikan biro perjalanan tanpa kelengkapan izin cabang di wilayahnya sendiri itu dinilai sejumlah kalangan sebagai tindakan yang kontradiktif secara administratif.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Limapuluh Kota, H. Efi Yoskar, S.Ag., M.M., menegaskan bahwa biro perjalanan yang memiliki izin pusat namun membuka kantor cabang tanpa pencatatan dan pengesahan resmi di daerah berstatus ilegal. Pihaknya berencana menggandeng aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik tersebut.
“Nanti kita akan buat satuan tugas (satgas) yang melibatkan pihak kepolisian untuk menertibkan travel-travel umrah yang tidak terdaftar tersebut,” tegas Efi Yoskar saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, H. Efi mengakui langkah penertiban di lapangan belum dapat berjalan maksimal. Status instansinya yang tergolong baru di daerah membuat jajaran Kementerian Haji dan Umrah masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Di luar persoalan penertiban, H. Efi tetap mengapresiasi hubungan baik dan dukungan nyata Bupati yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Limapuluh Kota.
Hubungan harmonis antarinstansi tersebut berbanding terbalik dengan sorotan publik terhadap kebijakan sang Bupati.
Bupati dinilai mengambil langkah yang tidak sejalan dengan penegakan regulasi daerah setelah meresmikan serta menggunakan Riau Wisata Hati (RWH) biro perjalanan yang tidak masuk dalam daftar resmi di Kementerian Haji dan Umroh di Limapuluh Kota.
Beberapa bulan yang lalu Bupati memberangkatan umrah gratis bagi mahasiswa dan tenaga pendidik.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai sumber anggaran tersebut, apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kantong pribadi, Bupati memberikan jawaban singkat.
“Insyaallah masih menggunakan dana pribadi,” ujarnya.
Meskipun diklaim menggunakan dana pribadi, keputusan meresmikan dan menggunakan jasa biro luar daerah yang belum mengantongi izin operasional setempat tetap menuai kritik. Langkah itu dinilai mengabaikan potensi perputaran ekonomi lokal.
Sejumlah kalangan berpendapat, apabila pemberangkatan jemaah menggunakan jasa empat travel resmi yang berdomisili di Limapuluh Kota, perputaran ekonomi, penerimaan pajak daerah, hingga potensi PAD akan jauh lebih maksimal.
Penelusuran lebih lanjut terkait legalitas perizinan usaha RWH yang diresmikan Bupati pada tahun 2025 lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Limapuluh Kota seharusnya dapat memberitahukan sejak awal apabila biro tersebut belum melengkapi administrasi. Namun, hal ini tidak dilakukan sehingga kinerja DPMPTSP pun memunculkan tanda tanya?.
Sementara itu, perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) DPMPTSP Limapuluh Kota, Irwansyah, menyebut pihaknya telah berulang kali menelusuri data perusahaan tersebut melalui sistem Online Single Submission (OSS), namun belum membuahkan hasil.”
“Sudah di lacak di OSS berulang kali belum dapat kita temukan. Ternyata ada penyempitan ruang lacak pada OSS, apakah karena ini kita belum dapat menemukan objek dimaksud,” jelas Irwansyah.
Untuk memastikan keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kepatuhan regulasi di lapangan, pihak Pokja telah merekomendasikan langkah pengawasan lanjutan kepada pimpinan dinas DPMPTSP
“Jadi untuk memastikan keberadaan NIB, kita sudah sarankan kepada atasan Sekretaris DPMPTSP kiranya melalui bidang terkait dilakukan pendekatan persuasif ke lokasi sebagai bagian pengawasan,” pungkasnya.
Secara regulasi, tata kelola dan pendirian kantor cabang travel umrah diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (beserta perubahannya dalam UU Nomor 14 Tahun 2025), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026.
Dalam ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dengan kode KBLI 79122, setiap PPIU yang membuka kantor cabang di luar domisili pusat wajib mendaftarkan legalitas cabangnya melalui sistem OSS sekaligus melaporkan keberadaannya kepada otoritas Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten/kota setempat.
Tanpa pencatatan dan pelaporan tersebut, operasional cabang di daerah dianggap melanggar ketentuan administrasi.
Belakangan ini, mencuat informasi bahwa pemilik (owner) RWH memiliki hubungan dekat dengan Bupati. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Safni tidak mengelak.
“Kebetulan owner-nya sahabat saya,” kata Bupati singkat.
Pengawasan ketat terhadap proses perizinan ini juga menjadi peringatan keras agar kepala daerah tidak terjebak dalam praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power), sebagaimana diatur dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Publik kini menanti ketegasan dan transparansi pemerintah daerah. Penegakan aturan yang adil tanpa memandang kedekatan personal menjadi ujian bagi integritas kepemimpinan di Kabupaten Limapuluh Kota, sekaligus dorongan bagi OPD terkait untuk bertindak tegas apabila perizinan cabang RWH terbukti belum terdaftar di Dinas DPMPTSP Kabupaten Limapuluh Kota.
Klarifikasi dari Karyawan Riau Wisata Hati (RWH) Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan bahwa izin operasional cabang masih dalam proses pengurusan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Saat ini, kegiatan di Limapuluh Kota masih berinduk pada kantor pusat sambil melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan izin dari Kementerian Agama. (Agus Suprianto)
