Lima Puluh Kota, Balaiwartawan.com – Mengapa Nagari Sungai Kamuyang diarahkan bahkan terkesan dipaksakan mengadopsi Program Sekolah Rakyat (SR)? Pertanyaan ini kian mengemuka karena nagari yang terletak di kawasan pertanian, peternakan, dan kehutanan tersebut memiliki potensi yang sangat berbeda dengan fokus program yang tengah digulirkan. Setiap program nasional, termasuk sembilan program prioritas Presiden, semestinya disikapi masyarakat berdasarkan kebutuhan lokal, bukan sekadar formalitas administratif.
Wahyudi Tamrin menyampaikan, “Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Luhak, Nagari Sungai Kamuyang merupakan kawasan pertanian, peternakan, agribisnis, dan kehutanan. Hal ini menjadi landasan yang jelas untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.”
“Lebih dari itu, karakter ruang ini bukan sekadar predikat tertulis di kertas, melainkan mencerminkan identitas sosial, potensi ekonomi, serta arah pembangunan paling rasional bagi masyarakat nagari. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh diabaikan saat menerapkan program nasional apapun.” ujarnya, Sabtu, (13/12/25)
Secara geografis dan dari segi sumber daya manusia, Nagari Sungai Kamuyang memiliki potensi mumpuni yang didukung keberadaan Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Kementerian Pertanian di Padang Mengatas sebagai institusi strategis di bidang pembibitan sapi. Kombinasi tersebut seharusnya menjadi pijakan utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program prioritas nasional, terutama di sektor ketahanan pangan lewat pengembangan sapi pedaging dan sapi perah.
Kebutuhan daging dan susu nasional terus meningkat, terutama sejak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lonjakan tersebut menuntut pasokan yang stabil, terukur, dan bersumber dari sentra produksi yang siap. Dengan potensi agribisnis yang dimilikinya, Sungai Kamuyang sebenarnya berada pada posisi strategis untuk menjawab tantangan tersebut.
Oleh sebab itu, alih-alih memaksakan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam dan kontur Gunung Sago, pemerintah seharusnya membuka ruang agar program nasional yang relevan khususnya sektor peternakan, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program SR sebaiknya tidak dipaksakan sebagai formalitas, melainkan diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam bidang yang menjadi nadi ekonomi nagari.
“Kalau Program Sekolah Rakyat (SR) dapat bertransformasi menjadi ruang belajar praktik agribisnis, teknologi peternakan, manajemen pakan, hingga pengolahan susu dan daging, maka program ini akan menjadi institusi pendidikan yang kontekstual dan tepat sasaran. Sebuah lembaga yang lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar karena kebijakan pusat,” ungkap Wahyudi Tamrin.
Harapannya, inilah jalan bagi Nagari Sungai Kamuyang untuk meningkatkan ekonomi warganya, tanpa merusak keseimbangan alam Gunung Sago, tanpa mengorbankan ruang pertanian dan kehutanan, serta tanpa menggeser identitas agraris yang telah lama menjadi kekuatan nagari.(Agus Suprianto)
