LIMAPULUH KOTA,Balaiwartawan.com– Proyek renovasi Puskesmas Banja Loweh senilai miliaran rupiah yang seharusnya menjadi simbol pelayanan kesehatan, kini berubah menjadi ladang basah bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yulia Masna, diduga kuat menjadi dalang utama dalam skandal ini. Ia terindikasi melakukan praktik KKN dengan ‘bermain mata’ bersama tim sukses (timses) siluman demi mempertahankan kursi empuknya. Akibatnya, proyek lambat, pengerjaan bangunan dipertanyakan, dan nyawa para pekerja terancam.
*Kadinkes Bohong Besar! Progres Proyek Jauh Panggang dari Api
Yulia Masna mencoba menutupi kebusukan proyek ini dengan melontarkan pernyataan palsu. Di kutip dari pesan singkat WhatsApp wartawan Kawasan Sumbar pada Sabtu (20/9), ia mengklaim bahwa proyek berjalan lebih cepat 5% dari jadwal. “Tidak ada keterlambatan, pekerjaan lebih cepat 5 % dari schedule,” tulisnya dengan nada meyakinkan.
Akan tetapi, kebohongan itu terbongkar! Tim investigasi media dan Ketum LSM GIB(Generasi Indonesia Bersih) Tedy Sutendi, SH.MH turun langsung ke lokasi pada, Minggu,21/9/25.
Fakta yang sangat memprihatinkan. Pekerjaan masih berkutat pada slof pondasi dan pengikatan besi. Jangankan percepatan, kemajuan signifikan pun tak terlihat. Klaim Yulia Masna hanyalah bualan belaka.
Tedy Sutendi selaku Ketum LSM GIB akan usut dugaan Kong kalikong proyek Puskesmas Banja Loweh ini yang di kerjakan langsung oleh yang mangaku timses Bupati”, tegas nya.
*Keselamatan Pekerja Diabaikan: Kejahatan Kemanusiaan yang Tak Bisa Ditoleransi!
Selain dugaan KKN, proyek ini juga diwarnai dengan pelanggaran serius terhadap keselamatan kerja. Para pekerja di lokasi proyek terlihat abai terhadap keselamatan diri. Tanpa Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mereka mempertaruhkan nyawa di tengah risiko kecelakaan kerja. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang tak bisa ditoleransi.
Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara tegas mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja di lokasi proyek. Kelalaian ini menunjukkan bahwa Yulia Masna dan pihak-pihak terkait tidak memiliki hati nurani!
Namun, ada kejanggalan lain yang mencuat. CV. Pangeran Di Sukses diduga kuat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengerjakan proyek sebesar ini. Publik pun bertanya-tanya, mengapa perusahaan ini bisa memenangkan tender??
*Aroma KKN Tercium Menyengat
Publik mencium aroma nepotisme dan kolusi yang sangat menyengat dalam proyek ini. Yulia Masna diduga kuat telah ‘mengatur’ tender agar dimenangkan oleh CV. Pangeran Di Sukses. Imbalannya, ia mendapatkan ‘fee’ tertentu untuk memperkaya diri sendiri dan perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.
“Kok sekarang dengan mudah nya dapat pekerjaan?? Sedangkan perusahaan yang lebih berkompeten banyak di 50 Kota,” ujar seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
*Kadinkes Bungkam Seribu Bahasa, Sekretaris Dinas Lempar Badan.
Ketika dikonfirmasi, Kadinkes Yulia Masna memilih bungkam seribu bahasa. Pengawas proyek, Yunus, juga enggan memberikan komentar. Sekretaris Dinas Kesehatan, Deni Hendri, mencoba lepas tanggung jawab dengan mengatakan, “Buk Kadis aja ya yang jawab. Yang berkontrak itu antara PPK dan Penyedia.” Ujarnya.
*BUPATI LIMA PULUH KOTA DIUJI: Berani kah Nonjobkan Kadinkes??
Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota menuntut ketegasan Bupati dalam menghadapi persoalan di Dinas kesehatan, sebelum nya publik di gembarkan dengan pembelian tanah RSUD yang tidak memakai azas kelayakan dan kepatutan, BPJS Gratis mati mendadak, sekarang muncul lagi persoalan skandal KKN di Puskesmas Banja Loweh. Bupati harus membuktikan komitmennya dalam memberantas KKN dengan tidak melindungi Yulia Masna dan semua pihak yang terlibat, termasuk oknum-oknum siluman yang mengaku sebagai tim sukses dan memanfaatkan proyek ini untuk kepentingan pribadi.
Proyek Puskesmas Banja Loweh adalah tamparan keras bagi wajah birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Kasus ini adalah bukti nyata KKN yang masih mengakar kuat. Saatnya melakukan revolusi birokrasi, membersihkan semua oknum yang terlibat KKN, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan biarkan praktik KKN ini merusak masa depan Kabupaten Lima Puluh Kota. (Agus Suprianto).
