APBD Limapuluh Kota di Ujung Tanduk? F-PAN-Nurani Bongkar ‘Borok’ PAD, Desak Perampingan OPD, dan Singgung Dugaan ‘Permainan’ Anggaran!  

LIMAPULUH KOTA, Balaiwartawan.com – Kabupaten Limapuluh Kota diterpa badai kritik! Fraksi Partai Amanat Nasional Nurani (F-PAN Nurani) DPRD setempat melancarkan serangan frontal terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut “terpuruk” dan “mengkhawatirkan”. F-PAN tak hanya mendesak perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap “gemuk” dan “inefektif”, tetapi juga menyinggung dugaan adanya “permainan” anggaran yang merugikan masyarakat. Kamis, 18 September 2025,

Safrinal Dt. Jambek, tampil sebagai “juru bicara” F-PAN dengan nada bicara yang lantang dan penuh semangat. Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali potensi PAD. Menurutnya, PAD yang rendah bukan hanya sekadar masalah angka, tetapi juga cerminan dari ketidakseriusan, ketidakmampuan, dan bahkan dugaan adanya praktik-praktik “kotor” dalam pengelolaan keuangan daerah.

“PAD kita ini sudah seperti pasien yang sakit parah dan butuh tindakan medis yang serius. Kalau tidak, kita akan kehilangan kemandirian fiskal dan terpaksa terus ‘mengemis’ dana dari pemerintah pusat,” ujar Safrinal

F-PAN menyoroti sejumlah sektor PAD yang dinilai belum digarap secara optimal, seperti sektor pariwisata, pertambangan, dan retribusi daerah. F-PAN juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD, serta mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan audit investigasi terhadap semua sumber PAD.

“Kita harus tahu, ke mana saja aliran PAD kita selama ini? Apakah ada kebocoran atau penyimpangan? Siapa saja yang bermain di balik layar? Ini semua harus diungkap secara tuntas,” tegas Safrinal.

Tak hanya itu, F-PAN juga menyoroti struktur OPD yang “gemuk” dan “tidak efisien”. Menurutnya, terlalu banyak OPD yang tumpang tindih dan hanya menghabiskan anggaran daerah. F-PAN mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan perampingan OPD dan memangkas anggaran yang tidak perlu.

“Kita harus berani mengambil langkah-langkah ekstrem untuk menyelamatkan keuangan daerah. OPD yang tidak produktif dan hanya menjadi beban anggaran harus segera dibubarkan atau digabung dengan OPD lain,” kata Safrinal.

F-PAN memberikan sejumlah catatan kritis terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, termasuk mempertanyakan sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, menindaklanjuti temuan BPK dan memanfaatkan SILPA untuk program prioritas, serta memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM. Selain itu, F-PAN juga mendesak kejelasan terkait status PPPK paruh waktu, menanyakan PJU yang padam, dan meminta penjelasan terkait tunggakan listrik PJU. F-PAN juga mendesak realisasi program Sekolah Rakyat yang sudah lama dijanjikan.

Yang paling menarik perhatian adalah ketika F-PAN menyinggung dugaan adanya “permainan” anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di Pemerintah Daerah. F-PAN menduga ada praktik “mark-up”, “kongkalikong”, dan “nepotisme” dalam pengadaan barang dan jasa, serta dalam penyaluran bantuan sosial.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sejumlah proyek yang diduga di-mark-up dan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak kompeten. Kami juga mendapatkan laporan bahwa ada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu,” ungkap Safrinal.

F-PAN berjanji akan terus mengawal isu ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan. F-PAN juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

“Kami tidak akan tinggal diam jika ada indikasi korupsi atau penyimpangan anggaran. Kami akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara transparan, akuntabel, dan bermanfaat,” pungkas Safrinal. (Agus Suprianto)