Lima Puluh Kota, Balaiwartawan.com – Proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota – yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbang), dan Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKSDM), yang dimulai sejak pertengahan November 2025, terjerat badai kecurigaan yang semakin memanas.
Sejak pengumuman hasil wawancara pada 17 Desember, aroma “busuk menyengat” mengiringi setiap tahapan: dugaan keberadaan “orang dalam” yang bermain mata untuk meloloskan kandidat titipan, penunjukan sosok yang dianggap aneh di panitia, dan keterlambatan pengumuman tiga besar calon yang menyisakan tanda tanya besar. Pertanyaan yang mengemuka, apakah seleksi ini hanyalah formalitas dengan keputusan yang sudah ditentukan jauh hari?
Sebanyak 36 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menyelesaikan seluruh rangkaian tes seleksi, meliputi penilaian administratif, rekam jejak, assessment, penulisan makalah, dan wawancara dengan Tim Panitia Seleksi (Pansel).
Plt Kepala BKPSDM Eki mengakui bahwa penilaian akhir untuk menentukan tiga besar calon telah selesai, diajukan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan menunggu rekomendasi teknis yang sedang diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). ” Ujarnya.
Namun, pengumuman tiga besar yang seharusnya dirilis 2 hari setelah hasil wawancara (17 Desember) hingga hari ini 31 Desember masih tertunda. Mengapa proses pengumuman lama sekali?
Sorotan paling tajam tertuju pada Rahmat, lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang sebelumnya bertugas di BKSDM, lalu dimutasi ke Badan Keuangan di bagian akuntansi, namun tiba-tiba “dipinjamkan” kembali ke panitia seleksi eselon 2. “Dia yang dulu dimutasi ke Keuangan, tiba-tiba jadi orang penting. Ada udang di balik batu,” ujar salah satu peserta seleksi yang enggan menyebutkan nama.
Pertanyaan muncul, mengapa dia dipilih ketimbang Kabid atau staf BKSDM yang lebih kompeten? Apakah ada agenda tersembunyi? Atau tidak ada staf atau Kabid yang berkompeten di BKSDM?
Dugaan konflik kepentingan semakin menguat. Beberapa peserta menyebut hasil wawancara sebagai “lelucon”, mengklaim penilaian tidak berdasarkan kualitas, melainkan hubungan dekat dengan pejabat tinggi, termasuk dugaan keterkaitan dengan orang dekat Sekretaris Daerah (Sekda).
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu,(31/12/25). Ketua Panitia Pansel Herman Azmar (juga menjabat sebagai Sekda) hanya menyampaikan harapan agar pengumuman segera dilakukan, tapi tak memberikan tanggal pasti. Dia menjelaskan keterlambatan karena “proses atau prosedur yang harus dilaksanakan”, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Apakah keterlambatan disebabkan oleh sistem, atau kelalaian panitia?
Apakah seleksi ini akan menjadi bom waktu yang menghancurkan kredibilitas pemerintahan Bupati Safni-Rito? Masyarakat menantikan kejelasan, mengapa Rahmat tergabung di panitia? Mengapa pengumuman tertunda? Tanpa konfirmasi yang memadai dari pihak berwenang, kepercayaan masyarakat pada lembaga kepegawaian dan Sekda akan terus menurun, dan dampaknya akan terasa pada kinerja OPD di masa depan. Semua mata tertuju pada verifikasi oleh BKN dan keputusan akhir yang akan dikeluarkan oleh Bupati Safni selaku PPK.
(Agus Suprianto)
