LIMAPULUH KOTA, Balaiwartawan.com-Sebelum menyampaikan Pandangan Fraksi, Fajar Rillah Vesky memberikan apresiasi kepada keluarga besar Kodim 0306/50 Kota, Batalyon 131/Braja Sakti Payakumbuh, Kompi Senapan Tanjung Pati, dan Denzipur 2 Prasada Sakti/Padang Mengatas, yang akan merayakan ulang tahun TNI ke-80. Ucapan selamat juga disampaikan kepada Bupati Limapuluh Kota, H. Safni, atas apresiasi yang diberikan oleh Menteri Pertanian terkait komoditi unggulan gambir. Fraksi Golkar berharap apresiasi ini dapat memberikan dampak positif bagi petani dan pedagang gambir di Kabupaten 50 kota.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota memberikan ‘warning’ kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2026. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menilai RAPBD 2026 masih belum menyentuh akar masalah dan berpotensi mengancam kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
“RAPBD 2026 ini masih jauh dari harapan. Estimasi pendapatan daerah masih sama dengan dokumen PPAS 2026 sebelum disepakati. Padahal, sebelum KUA-PPAS 2026 ditetapkan bersama, Banggar DPRD dan TAPD telah menyepakati beberapa perubahan estimasi pendapatan dan belanja daerah,” ujar Fajar Rillah Vesky
“Artinya, kepatuhan dan komitmen pemerintah daerah atas kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam mekanisme pembahasan APBD, masih rendah dan perlu diperbaiki.”
Fraksi Golkar juga menyoroti potensi pergeseran drastis dalam RAPBD 2026 akibat berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurut data yang diperoleh Fraksi Golkar, pagu TKDD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2026 diperkirakan berkurang sekitar Rp124,64 miliar jika dibandingkan dengan pagu TKDD 2025 setelah efisiensi.
“Kami meminta penjelasan lebih rinci terkait rancangan TKDD Tahun 2026. Berapa rancangan TKDD yang akan kita terima tahun depan?? Kami berharap jawabannya disampaikan secara rinci, lengkap dengan perbandingan TKDD tahun 2025 setelah efisiensi,” tegasnya.
Fokus Rutinitas, Layanan Dasar Terabaikan
Fraksi Golkar berpendapat, kebijakan anggaran tahun 2026 jangan hanya fokus pada rutinitas belanja semata. Pengalokasian anggaran perlu dipertajam berbasis layanan dasar dan capaian target indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal).
“Kami meminta dengan segala hormat kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan umum anggaran tahun 2026. Terutama, kebijakan anggaran untuk lima bidang wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan capaian target indikator SPM,” pinta Fraksi Golkar
Fraksi Partai Golkar menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap lima bidang krusial dalam RAPBD 2026, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Trantibumlinmas, dan sosial, dengan menekankan bahwa kebijakan anggaran harus lebih berorientasi pada pencapaian layanan dasar dan target indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 2 Tahun 2018, daripada sekadar terjebak dalam rutinitas belanja.
Di bidang pendidikan, Fraksi Golkar mempertanyakan apakah anggaran sudah difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, mengatasi kesenjangan sarana prasarana, dan pemerataan distribusi guru, atau masih didominasi oleh belanja pegawai dan operasional rutin yang kurang berdampak signifikan pada mutu pendidikan.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar mengkritik prioritas anggaran yang lebih condong ke layanan kuratif dan operasional gaji, sementara upaya promotif-preventif seperti imunisasi, gizi, dan pencegahan stunting justru kurang mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga berpotensi menghambat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam bidang Pekerjaan Umum, Fraksi Golkar menilai bahwa Nota APBD 2026 belum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesiapan infrastruktur dasar air dan limbah, dengan alokasi anggaran yang minim untuk air minum dan sanitasi, padahal kedua aspek ini sangat penting untuk mendukung SPM bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Terkait Trantibumlinmas, Fraksi Golkar melihat bahwa anggaran belum dialokasikan secara merata dan proporsional, terutama untuk kesiapsiagaan bencana dan perlindungan masyarakat, serta masih kurangnya perhatian pada pelatihan SDM, mitigasi bencana, dan edukasi masyarakat, mengingat daerah ini rawan terhadap berbagai bencana alam.
Terakhir, di bidang sosial, Fraksi Golkar mengakui bahwa kebijakan anggaran sudah mulai mengarah pada pemenuhan layanan dasar sosial, namun alokasi anggaran masih sangat terbatas dibandingkan dengan anggaran untuk program penunjang dan operasional rutin, sehingga dikhawatirkan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan disabilitas, anak terlantar, lansia gelandangan, dan tanggap darurat bencana sosial secara optimal.
Siap Bersinergi, Tapi Kritik Tetap Jalan
Di tengah kritik tajamnya, Fraksi Golkar tetap menyatakan komitmennya untuk bersinergi dan membantu pemerintah daerah dalam membangun Limapuluh Kota. Fraksi Golkar bahkan telah membuktikan komitmennya dengan ikut bersama-sama Bupati dan Pemerintah Daerah menemui anggota Komisi V dan anggota Banggar DPR-RI dari Fraksi Golkar, Bapak Zigo Rolanda. Hasilnya, Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun ini mendapat program rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah wilayah dan perbaikan jalan nasional yang bersumber dari Inpres sebesar Rp20 miliar.
“Di luar komitmen siap bersinergi dan siap membantu pemerintah daerah, Fraksi Partai Golkar sesuai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran yang melekat di DPRD, tentu tidak ingin pandangan umum ini hanya puja-puji semata,” tegasnya Fajar
Harapan untuk Program Prioritas Nasional dan Atlet Berprestasi
Selain mengingatkan Pemda untuk mengevaluasi kebijakan anggaran tahun 2026 di lima bidang wajib, Fraksi Golkar juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memperhatikan lima bidang lain yang menjadi program prioritas nasional 2026, yakni ketahanan pangan, pengolahan sampah, Pembangunan Desa, Koperasi dan UKM, serta penguatan investasi.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya kebijakan anggaran dan pembinaan olahraga di Limapuluh Kota. Olahraga merupakan salah satu aspek penting yang bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup insan olahraga dan masyarakat.
“Limapuluh Kota merupakan salah satu daerah penyumbang para atlet-atlet yang berkualitas baik di tingkat lokal maupun nasional. Sangat rugi kiranya apabila daerah tidak memberdayakan bakat dan kualitas para atletnya sendiri,” ucap Fajar
Uluran Tangan untuk Zahira
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Ketua OSIS dan Juara Umum SMPN 1 Situjuah Limo Nagari, Zahira, yang sedang menghadapi persoalan terkait kewarganegaraan orang tua tunggal sekaligus ibu kandungnya.
“Kami meminta Pemerintah Daerah Limapuluh Kota berkoordinasi dengan Pemko Payakumbuh dan Kantor Imigrasi Agam dan pihak-pihak terkait untuk membantu Zahira,” pungkasnya.
Dengan pandangan umum yang tajam dan konstruktif ini, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menunjukkan komitmennya untuk mengawal pembangunan daerah dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.(Agus Suprianto).
