Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com– Kantor Bupati yang dulu terang sekarang mendadak gelap gulita. Pemadaman lampu PJU oleh PLN di sejumlah gedung pemerintahan menjadi sorotan tajam. Di tengah kebingungan dan keluhan sebagian pihak, muncul dukungan mengejutkan dari tokoh masyarakat Blok M Khairul Apit.
Khairul Apit yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD 50 Kota Periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, beliau dikenal vokal dalam isu-isu transparansi anggaran, sekarang menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah tegas Bupati. Menurutnya, pemadaman ini justru menjadi momentum penting untuk mengaudit secara menyeluruh anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang selama ini menggunakan dana APBD.
“Saya sangat setuju dengan tindakan ini! Ini bukan sekadar soal lampu mati, tapi soal akuntabilitas, uang rakyat harus dipertanggung jawabkan, meski hanya satu rupiah,” ucap Khairul Apit
Pernyataan Khairul Apit ini sontak memicu gelombang dukungan dari masyarakat. Banyak yang merasa selama ini anggaran PJU kurang transparan dan berharap langkah Bupati dapat membuka tabir gelap pengelolaan dana publik.
Khairul Apit juga menyerukan kepada seluruh anggota DPRD 50 Kota Periode 2024-2029 untuk solid mendukung sikap Bupati Safni Sikumbang. “Ini bukan soal politik, tapi soal moral, anggota dewan harus berani berdiri di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat,” serunya.
Namun, pemadaman lampu ini juga menuai kritik dari sejumlah pihak. Beberapa pegawai kantor mengeluhkan terganggunya aktivitas kerja akibat minimnya penerangan. Ada pula yang menilai tindakan ini terlalu drastis dan kurang mempertimbangkan dampaknya bagi pelayanan publik.
Di tengah pro dan kontra, satu hal yang pasti, pemadaman lampu kantor ini telah menyulut api perdebatan tentang transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Akankah langkah Bupati Safni Sikumbang ini mampu membongkar permainan tim TAPD terkait anggaran PJU??
Kita tunggu saja kelanjutannya. (Agus Suprianto)
