LIMAPULUH KOTA, Balaiwartawan.com – Di balik angka-angka dalam Nota Keuangan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2025, tersimpan harapan dan kecemasan warga Limapuluh Kota. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, melalui Putra Satria Very, mencoba menyuarakan jeritan hati masyarakat dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis, 18 September 2025.
Putra Satria Very, dengan nada prihatin, menyoroti ketidakkonsistenan dalam perencanaan belanja daerah, terutama terkait belanja operasional yang terus membengkak. “Ada ketidakkonsistenan kita dari sisi perencanaan belanja daerah. Kami perlu penjelasan terkait hal ini,” ujarnya Putra Satria Feri
Seolah ada yang tersembunyi di balik angka-angka tersebut, yang perlu diungkap demi transparansi dan akuntabilitas.
Namun, yang paling menyentuh adalah ketika Fraksi Golkar mempertanyakan nasib 31.189 warga yang tidak bisa berobat gratis karena BPJS Kesehatan tidak lagi dibayarkan Pemda, serta nasib 5.817 warga yang tidak lagi dapat JKN berdasarkan SK terbaru Mensos. “Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan dibiarkan terlantar tanpa jaminan kesehatan?” tanya Putra Satria Very dengan nada khawatir.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menyoroti utang pemerintah daerah sebesar Rp15,99 miliar terkait angsuran iuran wajib BPJS Kesehatan. “Utang ini harus segera diselesaikan, jangan sampai membebani masyarakat dan merugikan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Di tengah upaya efisiensi anggaran, Fraksi Golkar juga mempertanyakan rencana pembelian tanah. “Kita mau beli tanah buat apa di tengah efisiensi ini? Apakah betul untuk Sekolah Rakyat?”
(Agus Suprianto)
