Lima Puluh Kota, Balaiwartawan.com – Kekhawatiran menggelayuti dunia pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota menyusul tudingan bahwa Kepala Dinas Pertanian (Kadis Pertanian) kurang memahami tugas pokoknya dan kerap terlibat dalam urusan di luar bidang keahliannya. Sorotan tajam muncul setelah Kadis Pertanian ikut dalam kunjungan Bupati ke India guna mencari solusi hilirisasi dan fluktuasi harga gambir, padahal masalah tersebut sesungguhnya berada dalam ranah Dinas Perindustrian (Disperin) dan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag), yang justru tidak ikut dalam delegasi.
“Gambir adalah komoditas unggulan kita, tapi persoalan bukan pada budidaya yang sudah berjalan baik mulai dari bibit, pupuk, hingga teknik tanam. Masalah utama ada pada pemasaran dan hilirisasi, yang seharusnya dikelola Disperin dan Koperindag. Kenapa Kadis Pertanian yang ikut ke India? Seolah dia mampu menyelesaikan semuanya sendiri,” ungkap seorang petani gambir dari Kecamatan Harau yang enggan disebutkan namanya.
Para pengusaha gambir pun menyuarakan kekhawatiran serupa. Kehadiran Kadis Pertanian dalam misi yang di luar bidangnya dinilai menunjukkan ketidaktahuan akan pembagian tugas antar OPD dan berpotensi merusak efektivitas kunjungan tersebut serta perkembangan pertanian daerah.
“Kalau Kadisnya kurang fokus, sibuk mengurus urusan lain tapi lupa tugas utama, apa jadinya pertanian 50 Kota? Bisa hancur. Yang seharusnya fokus pada budidaya dan produktivitas malah mengalihkan perhatian ke hal lain,” kata salah satu petani
Kunjungan ke India sendiri bertujuan mencari alternatif hilirisasi gambir agar meningkatkan nilai jual komoditas dan mengatasi fluktuasi harga yang kerap memberatkan petani. Namun pembagian delegasi yang tidak melibatkan Disperin dan Koperindag menimbulkan pertanyaan serius mengenai kejelasan output kunjungan tersebut, mengingat kedua OPD itu merupakan pihak paling berkompeten dalam urusan hilirisasi dan pemasaran.
Padahal, masalah hilirisasi gambir bukan tentang budidaya, melainkan lebih pada aspek industri dan perdagangan. Dinas Pertanian sebenarnya bertanggung jawab untuk persoalan bibit, pupuk, dan teknik penanaman, yang saat ini dinyatakan telah berjalan optimal. Fokus utama perbaikan harus diarahkan pada pemasaran dan hilirisasi, di tangan Disperin dan Koperindag.
Hal ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Apakah kunjungan ke India efektif tanpa kehadiran pihak-pihak yang menguasai bidang industri dan perdagangan? Strategi apa yang akan diambil Kadis Pertanian menangani persoalan non-teknis di luar keahliannya?
“Kami berharap jangan sekadar formalitas yang menghabiskan uang rakyat. Harus ada langkah konkret untuk memperbaiki harga gambir dan membuka akses pasar yang lebih luas,” ujar salah satu pengusaha gambir
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten 50 Kota belum memberikan penjelasan resmi soal alasan mengapa Disperin serta Koperindag tidak masuk dalam delegasi kunjungan ke India. Publik tetap menunggu laporan hasil kunjungan beserta langkah nyata berikutnya yang akan diambil untuk menyelesaikan problem gambir yang sudah lama menghimpit petani.(Agus Suprianto)
