Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com – Sebuah konflik kepercayaan tengah melanda Nagari Sungai Kumayang, Kabupaten Limapuluh Kota. Program Sekolah Rakyat (SR) yang diharapkan menjadi tonggak pendidikan bagi generasi muda kini menghadapi kegagalan pahit. Niniak mamak dan tokoh masyarakat setempat menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Fadli, yang dituding menjadi penyebab kegagalan tersebut.
Edy, SH.MH Dt Pandak, salah satu tokoh adat yang pertama kali menandatangani hibah tanah ulayat untuk pembangunan Sekolah Rakyat, mengungkapkan rasa pilu dan kecewa yang mendalam. “Kami, niniak mamak Sungai Kumayang, sangat kecewa. Tanah yang kami hibahkan dengan harapan besar agar anak cucu kami memperoleh pendidikan yang layak kini menjadi saksi bisu kegagalan,” ujarnya.13/10/25.
Lebih dari sekadar lahan, tanah hibah ini merupakan simbol pengorbanan dan harapan masyarakat Sungai Kumayang. Mereka rela melepas sebagian tanah pusaka demi mewujudkan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus. Namun impian itu kini terenggut, meninggalkan luka mendalam.
Kekecewaan niniak mamak terarah pada Fadli, yang dinilai bersikukuh membawa program Sekolah Rakyat namun gagal memberikan hasil konkret. “Kami sangat kecewa dengan Fadli. Ia terus mendorong Bupati untuk merealisasikan program ini, tapi hasilnya nihil. Kami merasa dipermainkan,” tegasnya.
Tudingan ini menyiratkan kekecewaan mendalam terhadap wakil rakyat yang justru dianggap bagian dari masalah. Mereka menilai Fadli tidak berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat dan malah memberikan harapan palsu.
Edy Dt Pandak pun mengingatkan ke pemerintah dan wakil rakyat untuk tidak mempermainkan harapan masyarakat. “Ke depan, jika membawa program dari pusat, pastikan dulu program itu layak dan nyata. Jangan sampai masyarakat Limapuluh Kota hanya jadi korban janji kosong,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Nagari Sungai Kumayang, Hendri Donal atau Buya, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami sudah memberikan usulan dan saran, tapi diabaikan! Dulu dijanjikan program direalisasikan pertengahan tahun ini, tapi sampai sekarang tidak ada kemajuan. Ada apa ini? Jangan-jangan cuma janji manis saja,” ujarnya.
Donal menambahkan, “Seandainya pemerintah mau mendengarkan suara rakyat, mungkin keadaan tidak akan seperti ini.”
Kegagalan program Sekolah Rakyat di Sungai Kumayang mencerminkan masalah lebih besar dalam tata kelola pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, menunjukkan kurangnya perencanaan, koordinasi, dan lobi ke kementerian.
Menanggapi program Sekolah Rakyat(SR), Fadli selaku Wakil Ketua DPRD 50 Kota dari Fraksi PKS mengatakan melalui pesan WhatsApp kepada awak media, “Ka Dinas Sosial yang lebih berkomunikasi langsung dengan Dirjen. Jalur komunikasi tentu melalui dinas terkait.”
Namun, peringatan keras sudah disampaikan oleh Niniak Mamak Sungai Kumayang. Kini, bola ada di tangan para pemangku kebijakan, apakah mereka akan merespons aspirasi rakyat dengan tindakan nyata atau membiarkan harapan program Sekolah Rakyat terkubur lebih dalam. Waktu akan menjawab.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota belum memberikan tanggapan resmi terkait sekolah rakyat ini. (Agus Suprianto).
