LIMAPULUH KOTA, Balaiwartawan.com– Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mendadak memanas ketika Fraksi Partai Demokrat melancarkan serangan frontal terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025. Serangkaian kejanggalan yang dibongkar fraksi ini memicu pertanyaan serius mengenai transparansi, akuntabilitas, dan prioritas anggaran daerah. Kamis, 18 September 2025, menjadi hari yang menentukan bagi wajah pemerintahan Safni-Rito di Kabupaten Limapuluh Kota.
Dodi Arestu, Amd, tampil sebagai juru bicara Fraksi Demokrat dengan nada bicara yang tegas dan berapi-api. Ia menyoroti ketergantungan daerah pada kucuran dana dari pemerintah pusat yang dinilai sudah mencapai level “mengkhawatirkan”. Namun, yang lebih mencengangkan adalah ketika Dodi menyoroti kenaikan belanja hibah yang dianggap “mencurigakan” dan tidak transparan.
“Ke mana sebenarnya aliran dana hibah ini bermuara? Program-program apa saja yang diuntungkan dengan gelontoran dana ini? Dan yang paling penting, siapa saja aktor yang bermain di balik layar dan menikmati keuntungan dari kebijakan ini?” tanya Dodi.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan peruntukan belanja modal tanah yang dianggap “misterius” dan tidak jelas urgensinya. Mereka juga menyoroti realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang “jauh panggang dari api”, alias tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Apakah ada proyek-proyek siluman yang sengaja disembunyikan dari publik? Apakah ada oknum-oknum tertentu yang berupaya mengeruk keuntungan pribadi dari proyek-proyek yang tidak jelas ini?” sindir Dodi
Namun, momen yang paling menyentuh adalah ketika Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pertanian, UMKM, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan kelompok. Dodi menegaskan bahwa APBD Perubahan seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan segelintir elit yang haus kekuasaan dan kekayaan.
“Jangan sampai APBD Perubahan ini hanya menjadi bancakan bagi segelintir elit yang tidak punya hati nurani, sementara rakyat kecil terus menderita dan terpinggirkan. Jika itu yang terjadi, maka ini adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat!” tegas Dodi
Fraksi Demokrat juga menyoroti permasalahan kenakalan remaja yang semakin meresahkan masyarakat, serta mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembangunan Jembatan Lubuk Nago yang sudah lama terbengkalai.
“Apakah pemerintah daerah benar-benar peduli dengan masa depan generasi muda? Apakah mereka tega membiarkan jembatan itu menjadi simbol kegagalan dan ketidakbecusan pemerintah dalam melayani masyarakat?” tanya Dodi
Dengan nada menantang, Fraksi Demokrat berharap agar APBD Perubahan ini dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, bukan malah menjadi lahan subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Fraksi Demokrat berjanji akan terus mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (Agus Suprianto)
