Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com– Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Yuliansof, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengeksekusi rekonstruksi Jalan Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, yang kondisinya kian memprihatinkan.
Desakan ini disampaikan menyusul adanya persetujuan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 dari pemerintah pusat senilai Rp135 miliar. Dana tersebut dikhususkan untuk program rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana.
Yuliansof, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 kec Harau-Payakumbuh menyoroti bahwa alokasi anggaran yang direncanakan Pemkab untuk ruas Jalan Solok Bio-Bio saat ini baru mencapai Rp 2 miliar. Padahal, berdasarkan estimasi teknis, total biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan menyeluruh jalan tersebut mencapai lebih dari Rp 6 miliar.
“Kami meminta Bupati memberikan prioritas penuh pada jalan ini karena tingkat kerusakannya sudah sangat parah. Selain itu, beberapa titik vital lainnya juga harus masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun ini,” tegas Yuliansof. Minggu,(19/4/26).
Selain Jalan Solok Bio-Bio, ada beberapa ruas jalan penyangga di IKK (ibu kota kabupaten) Sarilamak yang perlu di dorong untuk perbaikan
– Jalan Hulu Air menuju Landai.
-Pembangunan jalan dari Sei Data ke Kototinggi Kubang Balambak.
-Jalan piobang menuju Koto Baru Simalanggang
Kemudian di IKK
– Jalan Sarilamak menuju Kompi C hingga ke Lubuak Batingkok.
– Perbaikan gorong-gorong di ruas jalan utama Sarilamak.
– Pembenahan drainase di kawasan Purwajaya.
“Kita minta Pemda segera benahi drainase di Jorong Purwajaya. Kasihan masyarakat, setiap musim hujan rumah mereka dan fasilitas sekolah selalu kebanjiran,” ujar Yuliansof.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lima Puluh Kota menyatakan komitmennya untuk segera mencari solusi teknis guna mengatasi keterbatasan anggaran. Pihaknya telah menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Orlanda, untuk memetakan solusi bagi perbaikan ruas-ruas jalan di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) baik yang terdampak bencana maupun tidak.
“Kami akan berkoordinasi dan berdiskusi intensif dengan anggota DPR RI. Harapannya, pemerintah pusat dapat mengucurkan bantuan tambahan melalui program Jalan Inpres untuk menutupi kekurangan anggaran daerah,” ujar Bupati.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur di Lima Puluh Kota, sehingga aksesibilitas warga dan roda ekonomi pascabencana dapat kembali normal dalam waktu dekat.(Agus Suprianto)
