AGAM, Balaiwartawan.com— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Palupuh terancam kehilangan kepercayaan publik. Sejumlah dugaan pelanggaran berat di SPPG Yayasan Affa Adicitta, Nagari Pasia Laweh, yang dilaporkan ke Satgas MBG Agam sejak 22 Juli 2026 hingga hari ini belum ditindaklanjuti.
Padahal bukti yang diserahkan ke operator Satgas bernama Rianda sangat lengkap: mulai dari foto menu berulat, ompreng kosong, mobil berplat ganda dan lainnya.
“Ini sudah lebih 1 minggu. Tidak ada cek lapangan, tidak ada pemanggilan, tidak ada apa-apa. Padahal ini menyangkut makanan anak-anak,” kata Bayu Ramadhan, wartawan sumbareksis.com sekaligus warga Palupuh yang melaporkan, Kamis 31 Juli 2026.
7 Poin Dugaan Pelanggaran Dilaporkan. Rangkuman laporan yang masuk ke Satgas antara lain:
1. Higienitas Amburadul: Diduga ditemukan ulat dan rambut di menu.
Sebelumnya juga nasi kurang matang dan ayam berdarah.
2. Menu Tidak Layak: Diduga 3 ompreng menu MBG sambalnya kosong saat didistribusikan ke sekolah.
3. Armada Ilegal: Diduga 2 mobil operasional pakai 1 plat nomor. 1 unitnya juga sempat menabrak mobil kampus UIN karena lalai kunci pintu.
4. Rusak Fasilitas Umum: Diduga pipa air bersih di Koto Rantang rusak terlindas kendaraan SPPG.
5. SDM Bodong: Diduga Pengawas Gizi di dapur ijazahnya Sanitasi Lingkungan, tidak sesuai kompetensi.
6. Dugaan Monopoli Suplayer.
7. Oknum Relawan Arogan: Diduga menghina wartawan di Facebook.
Laporan serupa juga sudah dikirim KSPPG Palupuh ke pusat. Hasilnya nihil.
Yang membuat publik bertanya-tanya dengan foto kegiatan yang beredar, Ketua Satgas MBG Kabupaten Agam dijabat langsung oleh Sekretaris Daerah Agam atau Sekda Agam.
Di saat yang sama, beredar luas foto-foto yang menunjukkan kedekatan antara Kepala Yayasan SPPG Affa Adicitta dengan Sekda Agam dalam berbagai kegiatan.
“Dua hal ini kami sampaikan sebagai fakta. Publik berhak bertanya: apakah mandeknya penanganan laporan ini ada kaitannya dengan kedekatan tersebut? Jangan sampai karena ada ‘payung’, anak-anak di Palupuh harus terus makan makanan yang diduga tidak layak,” ujar Bayu.
Ia mendesak Satgas MBG Provinsi Sumbar dan BGN RI turun langsung audit ke dapur SPPG Affa Adicitta.
“Kalau di tingkat kabupaten mandek, kami minta provinsi dan pusat yang ambil alih. Ini bukan soal pribadi. Ini soal 2000+ anak di Palupuh yang berhak dapat gizi layak,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Sekda Agam selaku Ketua Satgas MBG Agam sudah dilakukan, tapi sampai saat ini operatornya tidak mau memberikan nomor whatsaap ketua satgas.
“Untuk pengaduan terkait SPPG sebaiknya langsung ke perwakilan BGN untuk wilayah Riau, Sumbar, Kepri, atau langsung ke BGN pusat,” ujar Rianda operator satgas, Minggu 2/8/26.
Program MBG dianggarkan miliaran rupiah dari APBN. Jika pengawasan di tingkat kabupaten tidak berjalan, maka tujuan utama MBG untuk mencetak generasi sehat dan cerdas di Agam bisa gagal di tengah jalan.(**)
