Limapuluh Kota, Balaiwartawan.com – Dinamika politik dan pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota kembali memanas pasca aksi unjuk rasa mahasiswa Politeknik Negeri Payakumbuh di depan Kantor Bupati Limapuluh Kota, Kamis (7/5/2026). Peristiwa itu memicu rentetan kritik dan tanggapan yang saling berbalasan dari berbagai kalangan tokoh masyarakat dan pemerhati daerah.
Berbagai penilaian kritis muncul menyusul langkah Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha yang menyampaikan dan menambahkan satu butir tuntutan pada poin ke-7, serta menyetujui enam tuntutan lainnya dari para mahasiswa. Pernyataan tegasnya yang berbunyi, “Jika tidak ada perbaikan, maka kepala daerah bersedia mengundurkan diri atau digulingkan”, dinilai banyak pihak sebagai langkah keliru atau blunder. Pasalnya, jabatan Kepala Daerah ada pada Bupati, bukan bersifat kembar (dwitunggal) dengan Wakil Bupati.
Menyusul pernyataan itu, kritik tajam disampaikan mantan Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Khairul Apit. Ia memberikan penilaian keras terhadap sikap Wakil Bupati saat ini yang dinilainya sangat kontras dengan perilakunya saat berhadapan langsung dengan para mahasiswa. Terlebih lagi, Ahlul Badrito Resha dinilai bersikap alergi dan kurang menghargai kritik atau saran yang disampaikan tokoh pendahulu, seperti Ferizal Ridwan (akrab disapa Feri Buya) dan Desri Imam Mudo.
Sikap itu terlihat jelas dari unggahan narasi Ahlul Badrito Resha di akun media sosial pribadinya. Menurut Khairul Apit, dalam tulisan tersebut Wakil Bupati terlihat sangat bangga dan bersikap sombong dengan menyandang predikat lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga dinilai memperkuat pendapatnya dengan berbagai kisah, dalil, termasuk mengutip ayat, hadis, serta sejarah perkembangan Islam.
Padahal, menurut Khairul Apit, ada perbedaan sangat mencolok dalam cara menyikapi kritik dan masukan dari para tokoh daerah. Respons Wakil Bupati saat ini terhadap nasihat tokoh berpengalaman seperti Ferizal Ridwan dan Desri Imam Mudo justru terkesan keras hati, tidak mau mendengar, dan tampak angkuh.
“Mereka Feri Buya dan Desri Imam adalah orang-orang yang sudah melalang buana, punya jam terbang tinggi di birokrasi, dan terbukti hasil kerjanya nyata. Sangat disayangkan jika kritik yang membangun justru dijawab dengan narasi yang terkesan alergi terhadap masukan,” ujar Khairul Apit, Sabtu (9/5/2026).
Lebih lanjut, Khairul membandingkan capaian prestasi antar pemimpin, khususnya sosok Wakil Bupati sepanjang sejarah Limapuluh Kota. Ia menegaskan, masa kepemimpinan Ferizal Ridwan adalah periode di mana jabatan Wakil Bupati berjalan sangat progresif dan mampu memberi dampak besar, hingga ke tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai bukti, ia mencontohkan keberanian Ferizal Ridwan saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati selama 42 hari pada tahun 2017. Dalam waktu sangat singkat itu, ia berhasil melahirkan 27 kebijakan strategis. Berbagai persoalan administratif yang tertunda bertahun-tahun pun diselesaikan, salah satunya mengatasi kemandekan pembangunan Monumen Nasional Koto Tinggi.
“Jangan lupakan sejarah pemulangan jasad tokoh nasional Tan Malaka ke kampung halamannya, keberhasilan mengumpulkan ratusan Raja dan Sultan se-Nusantara di daerah ini, hingga lahirnya gagasan besar ‘Harau Menuju Dunia’. Itu bukan sekadar wacana kosong, melainkan karya nyata yang diakui hingga level internasional,” tegasnya.
Bahkan, berbagai fasilitas dan infrastruktur yang hingga kini masih dinikmati masyarakat, seperti jaringan listrik, perbaikan jalan pasca bencana di wilayah Gelugur, Kecamatan Kapur IX, pemasangan lampu jalan tenaga surya, serta pembangunan gedung perpustakaan umum dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), merupakan hasil kebijakan yang ditandatangani langsung oleh Ferizal Ridwan padahal sebelumnya rencana itu sempat ditolak oleh pemimpin sebelumnya.
Tak hanya itu, Ferizal Ridwan juga menyelesaikan persoalan pembebasan dan hibah tanah untuk kompleks Polres Limapuluh Kota, tanah Kapeh Panji di tiga nagari, hingga tanah Sosro Bahu di Halaban, sehingga status tanah tersebut sah menjadi hak milik rakyat.
Senada dengan itu, penilaian positif juga disampaikan Edi, SH, mantan pejabat Kabupaten Limapuluh Kota. Ia memaparkan keberanian Feri Buya menyelesaikan persoalan laporan dana Tanggap Darurat BNPB tahun 2010 yang hingga tahun 2017 belum selesai. Saat itu, Limapuluh Kota bahkan sempat diboikot BNPB lantaran pertanggungjawaban keuangan yang belum tuntas.
“Bulan Agustus 2017, dengan berani Buya Feri selaku Wakil Bupati sekaligus Plh. Bupati saat itu, menyelesaikan masalah dana sekitar Rp15,7 miliar akibat bencana galodo di kaki Gunung Sago. Seusai masalah itu selesai, Limapuluh Kota kembali mendapat banyak bantuan berupa mobil dan peralatan lainnya. Hal ini bisa ditanyakan langsung kepada saksi hidup seperti Ramadinol, Kris La Deva, atau Joni Amir,” tulis Pak Edi dalam salah satu grup.
Penilaian serupa datang dari lingkungan sekitar Rumah Dinas Wakil Bupati. Mak Dartih, warga yang bertetangga, mengenang sosok Ferizal Ridwan sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan.
“Selama beliau menjabat, lingkungan sekitar rumah dinas terasa seperti satu keluarga besar. Setiap bulan Ramadan, selama 30 malam berturut-turut selalu diadakan acara buka puasa dan sahur bersama. Beliau sangat peduli sosial, sering menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kami warga. Sampai saat ini, belum ada pemimpin yang mampu mengalahkan kebaikan dan perhatian beliau,” kenangnya.
Dukungan dan penilaian positif juga mengalir dari kalangan Wali Nagari dan perangkat nagari. Salah seorang Wali Nagari mengungkapkan, Ferizal Ridwan adalah sosok pemimpin yang rajin turun ke bawah. Beliau sering hadir langsung ke kantor nagari, masjid, hingga kedai-kedai kopi di pelosok nagari dan jorong untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami merasa seperti berteman atau bersaudara dekat dengan beliau. Beliau berani pasang badan membela bawahannya jika ada persoalan, tak peduli itu urusan administrasi, pribadi, bahkan hingga persoalan hukum sekalipun. Komunikasi beliau dengan instansi vertikal dan jaringan ke pemerintah pusat sangat kuat dan terjaga. Sejak beliau berhenti menjabat, kami merasa kehilangan sosok Wakil Bupati yang benar-benar bisa merangkul semua elemen masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, rekam jejak kepemimpinan di Limapuluh Kota terus menjadi bahan diskusi hangat di tengah masyarakat. Perbandingan cara kerja dan sikap pemimpin masa lalu dan masa kini menjadi pelajaran penting: bagaimana seharusnya seorang pemimpin daerah menyikapi kritik dan masukan demi kemajuan daerah, baik dari kalangan pegawai, masyarakat, maupun awak media.
(Agus Suprianto)
